JAKARTA - Implementasi kurikulum 2013 sepertinya dijadikan sebagai ajang adu gengsi bagi sejumlah sekolah.
Meski belum ditunjuk oleh pemerintah untuk menerapkan kurikulum baru, ada banyak sekolah dan daerah yang ingin menerapkan mulai tahun ajaran 2013/2014.
”Selain yang ditunjuk pemerintah untuk menerapkan Kurikulum 2013, banyak sekolah yang mengajukan diri untuk melaksanakan kurikulum ini secara mandiri. Belum bisa ditentukan berapa jumlah total yang mandiri, masih dinamis,” kata Kepala Unit Implementasi Kurikulum (UIK), Tjipto Sumadi, saat dihubungi Suara Merdeka, kemarin.
Dia menjelaskan, ada dua kategori sekolah mandiri dalam penerapan Kurikulum 2013. Pertama, sekolah yang mengajukan permohonan langsung ke Kemdikbud untuk dimasukkan sebagai bagian pelaksana kurikulum baru. Kedua, sekolah-sekolah tersebut diajukan oleh pemerintah daerah, karena dinilai siap menerapkan Kurikulum 2013.
”Untuk yang mengajukan permohonan ada sekitar 1.006 sekolah, belum lagi yang diajukan oleh pemerintah daerah masing-masing, ada satu provinsi dan 14 kabupaten/kota,” tuturnya.
Pada dasarnya Kemdikbud membuka peluang bagi sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang merasa siap melaksanakan Kurikulum 2013. Akan tetapi, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Sekolah atau daerah itu harus melatih guru dan menyiapkan buku secara mandiri.
”Mereka tidak ingin ketinggalan momentum perubahan kurikulum ini. Ini bukan hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga di sekolah-sekolah negeri,” kata Tjipto.
Alokasi Anggaran
Dia menyatakan, sekolah dan daerah yang berinisiatif menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013/2014 harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Pelatihan guru dan ketersediaan buku juga menjadi tanggung jawab masing-masing.
”Sejauh ini kebijakan pemerintah seperti itu, karena kita hanya punya alokasi anggaran sesuai dengan yang ditentukan DPR. Kami tidak berani mengubah itu. Kita hanya membiayai yang kita tunjuk,” ungkapnya.
Meski demikian, pelatihan guru bagi sekolah mandiri harus sesuai dengan silabus kurikulum baru. ”Pelatihan guru harus sesuai dengan standar Kurikulum 2013. Mereka juga harus siapkan buku penunjang,” ungka Tjipto.
Dia menegaskan, pemerintah siap menjalankan Kurikulum 2013. ”Pak menteri sudah siap meluncurkan Kurikulum 2013 pekan depan,” imbuhnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, banyak sekolah latah yang ingin ikut menerapkan kurikulum baru. Menurutnya, ketidaksiapan sekolah justru akan menjadi bumerang bagi peserta didik dan sistem pendidikan.
”Banyak sekolah yang latah menerapkan kurikulum baru, sehingga dari segi pembiayaan akan bertambah. Untuk sekolah swasta akan membebani siswa, sedangkan sekolah akan membebani APBD. Dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia khawatir, hal itu bisa dijadikan sebagai proyek daerah. ”Anehnya, Dinas Pendidikan Jakarta mengumpulkan guru dari sekolah-sekolah untuk pelatihan sebelum pemerintah mengadakan pelatihan instruktur nasional,” ungkap Retno.
Guru SMA 13 itu mengungkapkan, masih banyak guru dan kepala sekolah yang belum memahami perubahan dan metode ajar serta penilaian dalam kurikulum baru. ”Artinya, sosialisasi dari pemerintah sangat minim. Banyak yang masih bingung. Apalagi terkait sistem penilaian yang berbeda, bukan dengan sistem rapor lagi,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar