Meski pemerintah telah mencanangkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU), kenyataannya daya tampung SMA/SMK belum seimbang dengan jumlah lulusan SMP. Dampaknya, banyak lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. “Belum cukup karena jumlah lulusan SMP sekitar 3,5 juta setiap tahunnya, sedangkan daya tampung pendidikan menengah hanya sekitar 2,8 juta. Jadi, ada selisih 700 ribuan setiap tahunnya,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, di Gedung Kemdikbud, Kamis (4/7).
Jika tidak segera dicarikan solusi maka jumlah usia anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah akan semakin bertambah tiap tahunnya. “Jadi bisa dibayangkan, jumlah itu akan terus bertambah tiap tahunnya,” imbuhnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal itu dengan menambah jumlah ruang kelas baru (RKB) dan membangun unit sekolah baru. Akan tetapi, solusi tersebut bukanlah yang paling ideal. Sebab, pembangunan RKB dan sekolah baru membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Langkah lain yang bisa diambil adalah mengimbau pemerintah daerah dan sekolah-sekolah untuk mengambil kebijakan membuka kelas sore. “Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan sekolah untuk tidak menolak siswa. Itu bisa diatur dengan membuka kelas siang atau sore. Optimalkan fasilitas yang sudah ada dulu karena pembangunan RKB dan sekolah baru itu tidak bisa cepat,” tegas Hamid.
Perluas Akses
Menurut dia, idealnya setiap satu kecamatan memiliki satu sekolah menengah. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan semangat untuk memperluas akses pendidikan. Penyiapan sekolah dan RKB bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja tapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Efektifnya, perkotaan menambah ruang kelas baru, sedangkan daerah-daerah yang jauh kita dorong untuk mendirikan sekolah baru untuk menjangkau mereka yang jauh,” tutur mantan Dirjen PAUDNI itu.
Keinginan pemerintah untuk memperluas akses dengan membangun RKB, mendirikan sekolah baru, dan membuka kelas sore itu tentu memiliki konsekuensi, yakni ketersediaan guru. Sayangnya, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan mengatur distribusi guru. Masalah guru merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Guru tentu akan menjadi persoalan karena kita tidak punya kewenangan untuk mengangkat dan mengatur guru. Kita hanya bia menyiapkan. Untuk itu, daerah harus serius mengatur itu.” Hamid menjelaskan, sejalan dengan program PMU, pemerintah menargetkan penambahan jumlah siswa SMA/sederajat sekitar 4% setiap tahunnya. Harapannya, angka partisipasi kasar (APK) siswa jenjang pendidikan menengah akan mencapai 97% pada 2020. “Dengan target penambahan siswa 4% per tahun, akan terjadi juga penambahan guru sekitar 12.000,” ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar